SEMARANG – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengapresiasi capaian kinerja pemerintah Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, selama satu tahun terakhir.
Secara umum, kinerja pemerintahan menunjukkan hasil positif jika mengacu pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, Mohammad Saleh yang juga Wakil Ketua DPDR Jateng itu menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan optimalisasi PAD.
“Secara indikator, mayoritas target terpenuhi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan capaian pembangunan di seluruh wilayah. Ini yang akan kami dalami lewat rapat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar Mohammad Saleh saat menjadi pembicara pada Forum Group Discussion (FGD) “Satu Tahun Kepemimpinan Luthfi-Yasin” di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (23/2/2026).
Selain Mohammad Saleh, pembicara lain dalam Forum Group Discussion (FGD) “Satu Tahun Kepemimpinan Luthfi-Yasin” tersebut adalah Zulkifli (Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah) dan Nur Hidayat Sardini (Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip).
Lebih lanjut, Mohammad Saleh menekankan pentingnya penguatan kreativitas birokrasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi peningkatan pendapatan itu tidak bisa hanya mengandalkan pajak daerah, melainkan harus didukung dengan pemanfaatan optimal aset milik pemerintah daerah maupun BUMD.
“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada pajak. Aset daerah dan BUMD perlu dimaksimalkan agar bisa memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Mohammad Saleh pun menyinggung polemik penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menuai gelombang keberatan dari masyarakat. Menurutnya, respons Gubernur Ahmad Luthfi cukup cepat dengan melakukan diskon pajak yang diterbitkan melalui surat keputusan gubernur. Hal itu memperlihatkan Gubernur Ahmad Luthfi sebagai pemimpin yang aspiratif, demokratis, sekaligus adaptif terhadap dinamika di lapangan.
“Artinya Pak Luthfi cukup demokratis terkait dengan aspirasi masyarakat yang muncul. Walaupun nanti itu berdampak terhadap indikator dalam RPJMD yaitu pendapatan asli daerah,” terangnya.
Dari perspektif kebijakan publik, lanjut Saleh, diskon pajak dapat dipahami sebagai strategi fiskal yang efektif. Selain meringankan beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi, kebijakan itu juga berpotensi mengoptimalkan penerimaan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Bagi masyarakat, diskon memberikan rasa keuntungan. Ada pengurangan beban yang terasa signifikan, sehingga mendorong mereka untuk segera menyelesaikan kewajibannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mohammad Saleh, memberi catatan agar aspek kehadiran dan komunikasi publik Luthfi-Yasin juga diperkuat. Ia mencontohkan kehadiran Luthfi saat meninjau perbaikan jalan dan penanganan bencana sebagai bentuk kepemimpinan yang hadir di tengah masyarakat.
“Kriteria dalam menilai kepemimpinan itu bukan hanya berbasis data, tapi juga ada aspek humanisme. Saya usul, yang seperti itu (mengunggah aktivitas di media-red) walaupun tidak suka harus dilakukan,” kata Mohammad Saleh.
“Karena ibaratnya sesuatu yang baik jika disampaikan dengan baik, akan menjadi baik. Tapi sesuatu yang baik karena tidak pernah disampaikan, orang tahunya tidak baik. Jadi menurut saya ini penting, media sosialnya suatu sunatullah,” imbuhnya. (MPO-JTG)